lembaga kejaksaan. Oleh Admin | Minggu, 09 Januari 2022. lembaga kejaksaan

Jaksa pula yang menentukan apakah 1 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2005. Cukup Dipercaya oleh Masyarakat . Dalam hal ini, manusia mempunyai pikiran, dan perasaan yang bila dikombinasikan akan menjadi kehendak, yang menjadi motif dari sikap tindak (mewujudkan keadilan). Presiden menegaskan aparat penegak hukum tidak hanya di Kejaksaan tapi lembaga penegak hukum lainnya harus bersih dan akuntabel. 3 Dalam realitas kehidupan sehari-hari, di setiap tingkatan sosial. Dilansir dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu tugas kejaksaan. Sedangkan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. kan hukum sebagai lahan usaha. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan. Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rekrutmen CPNS Kejaksaan 2023 membuka sebanyak 7. Kejaksaan sebagai salah pemerintah yang melaksanakan satu lembaga penegak hukum dituntut kekuasaan negara dibidang penuntutan lebih berperan dalam menegakkan serta kewenangan lain berdasarkan supremasi hukum, perlindungan Undang-Undang. 28/PUU-V/2007 Lembaga Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan,Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 4. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang. Jakarta (ANTARA) - Pada usianya yang ke-63 tahun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berada dalam performa terbaiknya. 59 Wewenang kejaksaan dalam menuntut perkara pidana menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan penuntutan, dan mengadakan tindakan. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. Diketahui terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi dalam proses penegakan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, dan Advokat. Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Di dalam kejaksaan penuntutan dilakukan oleh seorang Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang. 22 Juli Jadi Hari Kejaksaan, Berikut Perkembangan Lembaga Hukum Tersebut di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa. Kejaksaan Agung,. 3/1942, No. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pemegang kekuasaan dalam sebuah sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam lembaga, instansi, atau badan pemerintah. Halo Sobat Adhyaksa. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Perdebatan. Pada masa pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Subekti. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Mari kita coba mengenal lebih dekat Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) yakni lembaga kejaksaan yang. General Social Institutions. Dalam Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Senin (14/12), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan beberapa capaian. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang. 2. Sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP, polisi merasa berhak menyidik perkara korupsi. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah. Kejaksaan pun merasa punya kewenangan serupa dengan mengacu pada pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terdapat suatu koordinasi dan kerjasama dalam menangani tindak pidana korupsi. suprastruktur hukum di Indonesia. Fadil Zumhana memberikan pengarahan. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Selain itu, Jaksa memiliki wewenang lain yakni bertindak sebagai Jaksa. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. id - Setelah mengetahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan Agung) merayakan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-58 (sejak menjadi lembaga mandiri pada 1960). Di Kejaksaan telah terdapat bidang pengawasan di bawah coordinator jaksa agung muda bidang pengawasan dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 dan Komisi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengawasan eksternal dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011. JAKARTA, KOMPAS. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. Jaksa Agung (Jakgung) adalah pejabat negara, pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari kejaksaan yang memimpin. Komisi III DPR mengusulkan revisi undang-undang (UU) Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan. peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan,Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Hanya saja, institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum pro justisia tidak diatur keberadaannya secara eksplisit dalam UUD. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi JAKARTA- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima hibah dua kantor Kejaksaan Negeri dari Pemerintah Pro . 446 formasi. Dibentuk. 1 Analisis Kewenangan Kejaksaan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam PasalMEMPERINGATI Hari Bhakti Adhyaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-63, tak sedikit yang mengetahui perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi. yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa. Tugas Jaksa. Jaksa dan lembaga kejaksaan merupakan salah satu alat negara dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. PENDAHULUAN. . Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. MoU antara pemerintah daerah dan Kejaksaan banyak dibuat, namun. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya ada dua2. 846 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lulusan. Setiap akhir tahun, semua Kementerian/Lembaga Negara biasanya melaporkan hasil kinerja, tak terkecuali Kejaksaan Agung Republik Indonesia. B. Saat ini revisi tersebut memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di. 3 Hamzah, Andi, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta : Sinar Grafika,. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R. Kejaksaan R. Beberapa contoh lembaga ini yaitu: Kejaksaan Agung (UU 16 tahun 2004); Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 tahun 2011); Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 tahun 2004);Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang sebagai entitas sistem hukum (Mustofa, 2021). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Tugas utama Kejagung adalah mengejar dan menuntut para pelaku kejahatan serta memastikan bahwa mereka mendapat hukuman yang pantas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas Komisi Kejaksaan. TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA a. 22 Tahun 2011”) jo. Tentu saja termasuk tindak pidana korupsi. Risal Nurul Fitri dalam pemaparannya menjelaskan Kejaksaan Republik. KOMPAS. 13/PMK. I. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani melantik Kolonel (Chk) Ainur Rochmaini menjadi Aspidmil Kejati DKI. PENDAHULUAN. 142 formasi. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16. Hum memberikan amanat pada Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemulihan Aset Angkatan III, Perikanan Angkatan II, Pertambangan Angkatan II, Kehutanan Angkatan II, Litigasi, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. JAKARTA -- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan Kejaksaan memiliki tren kepercayaan publik yang terus. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM: TERBITNYA P-19 MERUPAKAN WUJUD ASAS DOMINUS LITIS YANG DIMILIKI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan semangat perubahan itulah, pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-45 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2005, Kejaksaan RI meluncurkan 8. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 4. 204/1960. Jakrta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dipercaya publik dalam survei Indikatro Politik yang dilakukan pada 25 Agustus hingga 3. 1 Analisis Kewenangan Kejaksaan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. yang Dipercaya oleh Masyarakat . Sebagai bagian penting dalam proses penanganan kasus korupsi,. Kepolisian atau kehakiman. Sementara itu, istilah Jabatan Struktural Jaksa atau Jaksa Struktural pada dasarnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). Salah satu syarat untuk menjadi jaksa adalah berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di. b. 4 Pengawasan internal secara umum mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-022/A/Ja/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan (“PerJA No. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 4. Liputan6. Sebelum melihat. B. Merdeka. com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13 hingga 21 Agustus 2022, menunjukkan bahwa institusi kejaksaan memperoleh tingkat kepercayaan publik paling tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, unsur pembantu pimpinan Kejaksaan Agung yaitu Jaksa. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. 3. untuk dapat terlepas dari ikut campur lembaga eksekutif. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah. Ada tujuh tugas dari seorang jaksa, yaitu: • Kepala Kejaksaan Tinggi. “Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST. Berdasarkan survei tersebut, total 72 persen responden percaya terhadap Kejaksaan. Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Namun pada tahun 2010 Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khsusus (JAM PIDSUS) pernah menerbitkan surat nomor B-1113/F/Fd. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, sesuai. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan lembaga kejaksaan diatur oleh perundang-undangan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di dalam Pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut berbunyi, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang. Kejaksaan . Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;. 3 Tahun 1942, No 2 Tahun 1944, dan No. Reni Suzana memberikan apresiasi kepada Kejaksaan RI yang. Komisi juga telah merumuskan misinya, sebagai berikut: 1. Sebab. Profesi Jaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambteenar. kum justru mengguna. Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya ada dua Kepolisian dan Kejaksaan dengan lembaga diluar esksekutif seperti KPK dan BPK. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik. Peran dan Tugas Jaksa. secara jelas, namun kedudukan kejaksaan dapat diserupakan dengan Wilayah Al Hisbah. Polri Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. 000 formasi. . Kehadiran kejaksaan secara rinci diperoleh dari Undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. I. Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh. Namun pada tahun 2010 Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khsusus (JAM PIDSUS) pernah menerbitkan surat nomor B-1113/F/Fd. kepentingan umum, penegakan hak asasi b) Kekuasaan negara sebagai dimaksud. DalamNamun, seiring berjalannya waktu lembaga Kejaksaan cukup sering terdengar melanggar kode etik profesi jaksa dalam hal pelanggaran hingga kasus suap maupun terjadinya korupsi ditubuh lembaga Adhyaksa ini. Dan juga penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran tentang mekanisme kontrol terhadap. . 3/1942, No. , et al. 1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas. Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 11 tahun 2021. I. Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Mengutip modul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia: 1. Kerugian negara dalam kasus ini disebut Rp 22,7 triliun. I. Kedudukan Jaksa Agung Muda di Kejagung. Dikutip dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum (2018) karya Viswandro dan teman-teman menjelaskan beberapa peran lembaga penegak hukum di Indonesia, berikut penjelasannya: . +62217221269. Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Revisi tersebut berkaitan tentang tugas, fungsi dan. Kesamaaan Undang-Undang No. Baca : Anggota muspika [/toggle] kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan proses pengisian jabatan Jaksa Agung dalam sitem ketatanegaraan Indonesia selama ini. pelaksanaan tugas Kejaksaan. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida mengungkapkan, tingginya. Sherlina Permata PENYUNTING Hasril Hertanto Kejaksaan Negeri (Kejari) Ini merupakan lembaga kejaksaan yang berdomisili serta memiliki daerah hukum di wilayah Kabupaten/ kota. " Syiah Kuala Law Journal , vol.